Jumat, 10 Desember 2010

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia. Masalah kemiskinan menjadi isu sentral terutama setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi memuncak pada periode 1997-1998. Kemiskinan juga merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan berbagai keadaan kehidupan. Meskipun kemiskinan yang paling parah terhadap keadaan berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.
Di Negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan tuna wisma / gelandangan yang menempati daerah-daerah kumuh (skun area) di pinggiran kota. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan bukan makanan yang paling pokok. Kekeliruan yang sering kali adalah kemiskinan didefinisikan hanya sebagai fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasilan / tidak memiliki mata pencaharian, kompenen alam yang tidak mendukung, misalnya tanah pertanian tidak subur, berkurangnya daerah serapan air serta komponen sosial yang berupa penduduk, tehnologi dan transportasi yang rendah.
Dalam pendekatan tentang keruangan dan perencanaan, bahwa faktor-faktor yang menguasai penyebaran dan bagaimanakah pola tersebut dapat diubah agar penyebaran lebih efisien dan lebih wajar (Bintarto; Surastopo, 1983:12). Analisis keruangan yang harus diperhatikan antara lain penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang. Pendekatan tersebut memperoleh penguatan dalam GBHN 2000-2004 dan propenas 2001-2004, yaitu kajian kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bahwa masyarakat memperoleh ruang utuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Upaya pembagunann perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat.

KabarIndonesia - Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau bahasa kerennyaInformation Communication and technology (ICT) dewasa ini berkembang dengan cepat. Bahkan dalam dekade terakhir ICT dianggap menjadi instrument yang kuat untuk pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan lain lain.

Namun demikian, manfaat ICT telah terbagi secara tidak merata antar sektor-sektor dan kelompok-kelompok sosioekonomi, antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta antara perempuan dan lelaki. Kemiskinan, buta aksara dan kurangnya kemampuan menggunakan komputer serta hambatan bahasa merupakan faktor-faktor yang menghalangi akses ke infrastruktur ICT, terutama di negara-negara berkembang. Tidak meratanya distribusi penerapan ICT antara perkotaan dan pedesaan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh masyarakat pedesaan.

Distribusi yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu kurangnya minat dari provider untuk membangun koneksi di pedesaan, kurangnya perhatian dari aparat pemerintah untuk membuat kebijakan stategis di ICT, kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat ICT. ICT merupakan corong informasi yang sangat baik, sehingga semakin rendah penerapan ICT di suatu daerah, maka semakin rendah juga akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat.

Kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan akan menyebabkan kesenjangan di seluruh lini. Dalam bentuk skema sebagai berikut:

Dari skema terlihat bahwa kesenjangan akses informasi akan berkorelasi dengan kesenjangan pengetahuan, sehingga terjadi kesenjangan kesempatan, kesenjangan kemampuan yang berakibat kepada kesenjangan asset/harta, hal ini menyebabkan kesenjangan spesial dalam bentuk hiburan dan berakibat juga terhadap kesenjangan sosial.

Skema di atas menjadi sebuah pembelajaran yang penting bahwa akses informasi merupakan sebuah pintu gerbang keberhasilan. Masyarakat sering tidak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kondisi harga, dan informasi lain.

Masyarakat pedesaan memerlukan ICT untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. ICT akan memfasilitasi masyarakat pedesaan dengan stake holders, penguasa, masyarakat sekitar. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan sering sekali tidak mengetahui informasi tentang kebijakan pemerintah daerah, sehingga masyarakat sering dipungli oleh aparat pemerintah. Masyarakat juga sering tidak memperoleh informasi tentang harga pasar hasil pertanian, serta ketidaktahuan masyarakat tentang subsidi–subsidi yang menjadi hak mereka.

Kaum intelektual di tingkat desa harus mampu menjebatani ketidakberdayaan masyarakat awam dalam menghadapi perkembangan yang demikian cepat. Untuk itu, Penulis sebagai putra daerah Tigabinanga sangat mendukung program–program intelektual muda Tigabinanga dalam usaha membangun Tigabinanga berbasis ICT.

Gerakan-gerakan pembangunan di bidang IT ini sudah dimulai dengan hadirnya SMK Komputer Aladelphi di Tigabinanga, Rental–rental komputer di Tigabinanga, Warnet–warnet di Tigabinanga dan tentu saja web kesayangan Tigabinanga.net.

Melihat fenomena di atas, untuk lebih mengembangkan ICT di pedesaan khususnya, sangat dibutuhkan relawan–relawan ICT di Tigabinanga. Relawan ini dapat dibentuk dalam bentuk komunitas sosial.

Pembangunan Relawan IT ini sudah penulis terapkan di sebuah kecamatan di Jogjakarta dan hingga sekarang relawan ini aktif memberikan pelatihan, sosialiasi ke tengah masyarakat, sehingga seluruh masyarakat melek ICT.

Apakah ini bisa diterapkan di Tigabinanga? Ini adalah langkah yang sangat masuk akal, karena Tigabinanga dipenuhi oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas. Akhirnya mari berjuang untuk Tigabinanga Berbasis ICT.(*)

sumber :
  

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar